Inilah Sanksi PBB Pada Korea Utara

Korea Utara dilarang membuka cabang bank di luar negeri. PBB juga melarang anggotanya mengoperasikan institusi keuangan untuk kepentingan Pyongyang. Karena aktivitas itu bisa membuat Korea Utara mengelak dari sanksi. PBB juga meminta negara anggota mengusir siapa pun yang bekerja untuk kepentingan keuangan rezim komunis itu.

PBB memerintahkan negara anggota untuk registrasi ulang semua kapal barang yang dimiliki, dioperasikan atau diawaki orang yang berada di bawah perintah Pyongyang. Kapal-kapal Korea Utara juga dilarang menggunakan bendera negara lain, untuk menghindari sanksi.

Air Koryo, maskapai nasional Korea Utara dilarang terbang ke Uni Eropa dengan alasan standar keamanan penerbangan. Juga AS melarang warganya melakukan bisnis dengan maskapai ini. Air Koryo terutama melayani jalur domestik dan jalur luar negeri ke Cina serta Rusia.

Sanksi PBB melarang penjualan bahan bakar pesawat terbang, jet dan roket ke Korea Utara. Tapi penjualan minyak mentah atau sejenisnya hingga kini masih diizinkan. Yang jarang diketahui Korut juga memproduksi mobil sendiri dengan merk Pyeonghwa, bekerja sama dengan mendiang pendeta Sun Myung Moon yang jadi penasehat spiritual mantan Presiden Park Gyeun he.

BisnIs ekspor batu bara terutama dijalin dengan Cina. Tapi bulan Februari lalu, Cina membatasi impor batu bara dari Korea Utara. Dengan persyaratan ketat, Pyongyang diizinkan mengekspor 7,5 juta ton batu bara ke Cina senila 374 juta euro. Salah satu pembelinya adalah Liaoning Greenland Energy Coal Co.(foto) di Dandong, kota perbatasan Cina dengan Korea Utara.

Sanksi PBB membatasi hanya satu rekening bank bagi setiap diplomat Korea Utara di luar negeri (foto kedubes Korut di Berlin). Korea Utara juga dilarang memiliki properti apa pun di luar negeri selain gedung kedutaan atau konsulatnya.

PBB melarang lembaga keamanan negara anggotanya mengirim pelatih untuk mendidik militer, polisi atau unit paramiliter Korea Utara. PBB hanya mengizinkan pertukaran tenaga medis, tapi hanya memperbolehkan asistensi teknik dan nilai keilmuan.

PBB juga melarang penjualan patung dari Korea Utara, khususnya patung para pemimpin rezim dari dinasti Kim.