Pakar soal Kandidat Kabinet Prabowo: Kita Lihat Kinerjanya

Sejumlah calon menteri, wakil menteri, hingga calon kepala badan dalam kabinet Prabowo-Gibran telah mengikuti pembekalan di Hambalang, Jawa Barat. Pembekalan yang berlangsung pada Rabu-Kamis, 16-17 Oktober 2024 itu dipimpin langsung oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Melansir Tempo, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa beberapa materi yang diberikan adalah mengenai geopolitik, geoekonomi, dan geostrategis yang terus mengalami dinamika. Budi mengatakan, pembekalan juga membahas tentang program pangan dan nutrisi untuk keluarga Indonesia.

Databoks tanggal 18 Oktober 2024 mengungkapkan, dari nama-nama yang dipanggil oleh Prabowo untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri, terdapat 55,6% dari politisi, 15,7% dari profesional teknokrat, 8,3% dari TNI/Polri, 7,4%  dari pengusaha, 5,6% akademisi, 4,6% tokoh agama, dan 2,8% dari selebriti.

Dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari, yang dihubungi DW berpendapat bahwa dengan bertambahnya kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran, respons kebijakan masing-masing menteri akan menjadi tantangan.

"Saya melihat bahwa kinerja kabinet itu selain ditentukan oleh pribadi dari masing-masing kandidat/menteri, ‘orkestra‘ di tangan Prabowo. Memang betul, Prabowo nanti bisa mengganti menteri-menteri yang kinerjanya tidak sesuai harapan,” ujar Wawan.

Jumlah kementerian dikabarkan akan bertambah dari 34 kementerian di era Jokowi, menjadi 46 kementerian di kabinet Prabowo-Gibran. Melansir Kompas, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan beberapa kementerian dipecah untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Kementerian yang dipecah antara lain Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Transmigrasi.

Gaung kabinet zaken Prabowo-Gibran

"Kalau ditanya kinerjanya nanti bagaimana, kita akan melihat dalam 100 hari pertama sebenarnya. Apa gebrakan masing-masing (kementerian). Apakah mereka hanya fokus berupaya mengganti gagasan-gagasan atau program menteri yang lama, mengembangkan yang baru, atau sekadar meneruskan/memperbaiki program menteri yang lama," kata Wawan kepada DW.

Sebelumnya, Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, mengatakan bahwa Prabowo ingin membentuk kabinet zaken yang akan diisi oleh para profesional. Namun, Wawan menilai kabinet zaken yang digadang-gadang akan mengisi pemerintahan Prabowo-Gibran belum sepenuhnya tercermin dari calon kandidat yang telah dipanggil dan mengikuti pelatihan di Hambalang. Apalagi lebih dari 55,6% calon menteri dan wakil menteri merupakan politisi.

"Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem pemilu yang memungkinkan multi partai saling berkompetisi dan berkoalisi, sehingga agak rumit ketika kita mengatakan akan membentuk kabinet zaken yang murni 100 persen,” ujar Wawan.  

"Tidak bisa kita katakan ini sebagai kabinet zaken, tetapi lebih karena kabinet yang dibentuk untuk berbagi kekuasaan saja sebagai langkah konsekuensi demokrasi," tambah Wawan.

Ujang Komaruddin: Menteri ada yang bagus, ada yang tidak

Senada dengan Wawan, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berpendapat kinerja para menteri dan wakil menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran akan bisa diukur dalam 100 hari kerja sebab ada nama-nama baru yang muncul. Namun, nama-nama lama yang sebelumnya telah menduduki kursi menteri sudah bisa diukur kinerjanya. 

"Bahlil Lahadalia, Sri Mulyani, Tito Karnavian, Budi Arie, dll, kita bisa mengukur dari nama-nama menteri itu. Tentu ada yang bagus, ada yang tidak. Ada yang representatif untuk bisa bekerja dengan baik dan ada yang tidak," ujar Ujang kepada DW Indonesia.

Ujang menambahkan, "Misalnya publik kecewa dengan Menkominfo Budi Arie Setiadi. Masalah judi online tidak selesai, masalah 'fufufafa' tidak selesai, itu dari kritikan publik. Yang bagus juga banyak dari wajah lama yang diangkat lagi jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran".

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru! 

Saat ditanya seberapa jauh Prabowo-Gibran bisa berkompromi dengan partai politik (parpol) pendukungnya, Ujang menjelaskan bahwa siapa pun pemerintahan yang berkuasa di Republik Indonesia, parpol menjadi instrumen penting untuk distribusi jabatan-jabatan.

"Walaupun banyak kekurangan di parpol, tapi distribusi menteri banyak dari parpol. Kalau soal kompromi, pasti power sharing sebagai bentuk kesepakatan koalisi. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, power sharing, akomodasi politik, kompromi dengan partai pasti akan dilakukan baik dengan skala kecil atau skala besar," jelas Ujang.

Ujang menekankan, agar bisa melaksanakan garis kebijakan sendiri, Prabowo sebagai presiden terpilih tidak harus berkompromi dengan parpol ketika sifatnya kepentingan publik/rakyat. "Presiden punya kekuatan besar untuk bisa independen/mandiri dalam konteks membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat," katanya.

Pengucapan sumpah dan janji jabatan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diselenggarakan pada 20 Oktober 2024 di Gedung DPR RI. Waketum Partai Gerindra Sugiono mengatakan pelantikan menteri kabinet akan digelar keesokkan harinya, yaitu pada 21 Oktober 2024.

Editor: Hendra Pasuhuk