Rusia Menargetkan Kota Sloviansk di Ukraina

Kementerian Pertahanan Inggris melaporkan dalam cuitan data terbaru intelijen Rabu (06/07), "ada kemungkinan realistis pertempuran di Sloviansk akan menjadi langkah kunci berikutnya dalam perjuangan untuk Donbas."

Rusia kemungkinan akan terus mengkonsolidasikan kendali mereka atas wilayah Luhansk oblast dan Lysychansk yang baru-baru ini berhasil dikuasai. Namun intelejen Inggris juga menyebutkan, pasukan dari timur, barat, tengah dan selatan Rusia sekarang tengah berkumpul di kota Sloviansk yang bertetangga dengan Donetsk oblast. "Kelompok Pasukan dari timur dan barat, kemungkinan sekarang sudah berada sekitar 16 km dari kota itu."

Walikota Sloviansk pada Selasa (05/07) mengimbau warga untuk mencari perlindungan dan lebih jauh mengatakan kota itu menghadapi "penembakan besar-besaran." Sementara itu, Gubernur Ukraina untuk wilayah Donetsk mememberikan "saran utama" kepada warga sipil non-kombatan untuk mengungsi.

"Musuh menembaki dengan membabi buta, serangan ditujukan untuk menghancurkan penduduk setempat," kata Pavlo Kyrylenko. "Jadi, sekali lagi, saran utamanya adalah mengungsi."

Anggota parlemen Partai Kiri Jerman: sanksi tidak berfungsi

Seorang anggota parlemen Partai Kiri di Jerman telah menyerukan diakhirinya sanksi terhadap pasokan gas Rusia dan untuk memulai pembicaraan tentang jaringan pipa Nord Stream 2.

"Pemerintah harus memastikan bahwa harga energi tetap terkendali dengan meningkatkan pasokan, termasuk dari Rusia," kata pakar ekonomi partai kiri, Klaus Ernst, seperti dikutip surat kabar Rheinische Post edisi Rabu.

"Warga negara kita dan ekonomi kita menderita akibat dari kebijakan sanksi yang sepenuhnya salah arah," ungkap Ernst, sementara mengganggu pasokan gas juga dapat "merusak tulang punggung industri" Jerman. "Pemerintah Jerman harus melakukan segalanya sekarang untuk mengamankan pasokan energi."

"Jika perlu, juga tentang pengoperasian jaringan Nord Stream 2 untuk jangka waktu terbatas, jika pasokan gas tidak dapat dijamin dengan cara lain."

Partai Kiri Jerman - dIe Linke secara efektif merupakan penerus mantan komunis Jerman Timur SED dan cenderung mempertahankan hubungan yang lebih baik dengan Rusia.

Zelenskyy tegur pimpinan militer terkait persyaratan wajib militer

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy merilis pesan video Selasa malam (05/07), Ia mengkritik kepemimpinan militer atas laporan aturan baru di mana calon wajib militer Ukraina diizinkan untuk bepergian.

Panglima Angkatan Darat Ukraina, Valeriy Zaluzhnyi mengatakan, warga Ukraina yang memenuhi syarat untuk dinas militer memerlukan izin jika mereka ingin meninggalkan tempat tinggal mereka.

Setelah muncul kemarahan di media sosial, pihak berwenang melakukan penjelasan, izin semacam itu diperlukan untuk meninggalkan sebuah distrik. Di Ukraina, distrik adalah divisi administratif menengah yang berada di bawah provinsi dan di atas kotamadya.

Zelenskyy mengatakan, keputusan ini telah menyebabkan "ketidakpahaman" dan "kemarahan" di masyarakat Ukraina, dan berjanji bahwa dia akan "mencari tahu" dalam pertemuan mendatang dengan pimpinan militer negara itu.

"Saya berjanji kepada orang-orang untuk mengklarifikasi masalah ini dan selanjutnya meminta staf umum untuk tidak mengambil keputusan seperti itu tanpa saya," kata Zelenskyy.

Pria Ukraina berusia antara 18 dan 60 tahun tidak diizinkan meninggalkan negara itu sejak diberlakukannya darurat militer, karena mereka digolongkan memenuhi syarat untuk dinas militer. Mulai bulan Oktober, perempuan dalam kelompok pekerjaan tertentu juga akan dikenakan wajib militer.

AS tidak mengharapkan pertemuan Blinken-Lavrov di G20

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, dia tidak mengharapkan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, pada pertemuan G20 di Bali, Indonesia.

"Saya tidak dalam posisi untuk membuat koreografi, tetapi saya tentu tidak mengharapkan pertemuan antara Menlu Blinken dan Menteri Luar Negeri Lavrov," katanya. Price menambahkan, dia mengharapkan anggota G20 untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

rs/as(AP, AFP, dpa, Reuters)